[PORTAL-ISLAM.ID] Sebuah majalah Turki milik kelompok media pro-pemerintah mendapat tantangan kecaman dari sekuleris Turki setelah menyerukan deklarasi ulang kekhalifahan Islam di negara itu. Seruan ini muncul setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan mengkonversi Hagia Sophia kembali menjadi masjid.
Gercek Hayat, majalah yang dimiliki oleh kelompok media Yeni Safak yang pro-pemerintah, menampilkan bendera kekhalifahan warna merah dari Kekaisaran Ottoman di sampulnya dan bertanya dalam bahasa Turki, Arab, dan Inggris; "Berkumpul untuk kekhalifahan. Jika tidak sekarang kapan? Jika bukan Anda, siapa?".
Gercek Hayat merupakan majalah yang berhaluan Islamis yang memiliki sekitar 10.000 pelanggan. Namun sampul itu memancing respons keras.
Beberapa surat kabar Turki pada hari Selasa mengecam sampul depan majalah itu. Gara-gara menyerukan bangkitnya kekhalifahan, media itu menjadi tending tropic di Twitter, di mana para pendukung dari kubu oposisi melakukan kampanye perlawanan secara online. Bahkan sebuah bar di Ankara telah mengajukan pengaduan pidana terhadap majalah tersebut, dengan mengatakan bahwa publikasi itu melanggar hukum yang melarang pemberontakan bersenjata terhadap Republik Turki dan menghasut orang-orang.
Debat seperti itu sangat berarti bagi masyarakat Turki sejak pemerintah Erdogan mengkonversi Hagia Sophia kembali menjadi masjid, sebuah langkah yang membatalkan salah satu gebrakan Mustafa Kemal Ataturk ketika dia mendirikan Turki modern setelah Perang Dunia I.
Dalam khutbah jumat perdana di Hagia Sophia yang baru saja diubah kembali menjadi masjid, Kepala Direktorat Urusan Islam (Diyanet) Ali Erbas membacakan kutukan yang disampaikan Mehmed II (Sultan Al Fatih), yang ditujukan bagi siapa saja yang mengubah Hagia Sophia dari masjid.
Oposisi sekuler memandang khutbah itu sebagai serangan terhadap Ataturk, yang mengubah bangunan itu menjadi museum sekuler pada 1934.
Ataturk menghapus kekhalifahan hampir 100 tahun yang lalu sebagai bagian dari reformasi sekuler. Selama berabad-abad, Kekaisaran Ottoman telah mengenakan jubah khalifah, pemimpin dunia Muslim dan gelar yang diklaim oleh para penguasa sejak kelahiran Islam pada abad ke-7.
Kaum konservatif religius Turki selalu melihat gerakan Ataturk sebagai sesuatu yang menentang persatuan umat Islam di seluruh dunia, karena di mata mereka, khalifah—seperti Paus di Vatikan—adalah wakil utama dari Islam yang hidup.
Bagi Ataturk, menghapus khilafah atau kekhalifahan sama halnya menghapuskan pusat kekuatan saingan di dalam negara,
Tetapi hukum yang diratifikasi oleh Majelis Nasional Agung Turki mengalihkan kekuasaannya ke parlemen itu sendiri daripada perdana menteri atau presiden.
Beberapa kubu Islamis Turki sejak itu mengatakan bahwa parlemen sekarang memiliki kekuatan untuk mendeklarasikan seorang khalifah baru, jika diinginkan.
Devlet Bahceli, politisi dari Partai Gerakan Nasionalis (MHP), juga menentang diskusi kekhalifahan dalam pidatonya awal pekan ini.
"Kasus ini telah ditutup," kata Bahceli, dalam pidatonya di depan kelompok parlementernya. “Kebangkitan kekhalifahan berarti konflik baru dan gangguan domestik yang tak terduga. Tidak ada yang berhak melakukannya."
Kemal Ozer, editor Gercek Hayat, mengatakan dalam serangkaian tweet bahwa kekhalifahan adalah persatuan umat Islam dan bukan melawan Republik Turki. "Sebaliknya, ini adalah tanah yang akan memperkuat Turki," katanya. "Mengapa mereka yang menolak Uni Islam berjuang untuk menjadikan Turki bagian dari Uni Eropa?"
Sumber: Sindonews
