Lucunya komentar data bansos amburadul
Ada yang lucu ketika membaca sebuah status teman di timeline FB. Kata dia, "Pantasan dibully cebong, data penerima bansos saja keteteran begini. Pdhl sdh teriak2 lockdown jauh2 hari. Lah kl ternyata dulu lockdown disetujui pusat, data penerima bansos kacau kek gini, apa iya gak bakal chaos itu ibu kota".
Komentar itu lucu bagi saya, mengapa?
(1) Pertama, karena basis data kemiskinan itu dari Kementerian Sosial, tapi yang disalahkan Gubernur DKI Anies Baswedanπ.
(2) Kedua, yang ada kasus salah sasaran juga bukan cuma Pemprov DKI Jakarta, tapi dia cuma menyalahkan Jakarta π. Para Kades Sukabumi beramai-ramai menolak Bansos karena salah sasaran dan lambat. Di Jateng diketahui 40% bansos salah sasaran. Pak Musni Umar yang merupakan rektor sebuah universitas mengaku menerima bansos Presiden. Tapi yang salah hanya Anies.
(3) Ketiga, baik itu PSBB segera ditetapkan atau ditetapkan belakangan basis datanya akan sama yaitu DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Yaitu data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial yang diverifikasi oleh Dinas Sosial di tiap daerah. Verifikasinya setahun 2 kali menurut peraturan. Maka nggak ada ceritanya bahwa buru-buru lockdown akan membuat kacau pembagian bantuan sosial.
Kebijakan buru-buru lockdown memang sebenarnya paling ideal kok untuk menanggulangi Covid-19. Kita nggak perlu denial soal ini. Ada praktek baik dari negara lain. Katakanlah Singapura, Vietnam, New Zealand dan tentu saja Wuhan. Kasus positif dilokalisir dan di tracking agar tak menyebar ke mana-mana. Jika sudah menyebar seluruh kota atau negara terpaksa lock down. Indonesia terlambat, kasus tak dilokalisir sejak awal, test PCR super lambat pula sehingga tracking tidak maksimal. PSBB pun sekarang masih ada kebijakan-kebijakan pengecualian sehingga masih saja ada orang-orang yang bergerak kesana kemari.
Jadi alasan data orang miskin tidak siap tak bisa dijadikan alasan tidak buru-buru lock down. Mau cepat atau lambat ya datanya itu, DTKS dari Kementerian Sosial yang diverifikasi oleh Pemda.
Bahwa data tidak akurat, itu telah diakui. Karena DTKS hanya bisa mendata penduduk atau bukan penduduk yang telah tinggal paling tidak 6 bulan di daerah tersebut. Selain bahwa update data dilakukan 6 bulan sekali.
Apa artinya? Ada beberapa kemungkinan mengapa data tidak akurat yaitu:
1. Ada warga negara yang tak ber KTP, walau miskin mereka tak masuk daftar. Ada pemulung, anak jalanan, pengemis - banyak dari mereka yang tak punya KTP dan KK.
2. Warga yang baru pindah. Sebelum tinggal selama 6 bulan, mereka tak bisa dicatat dalam DTKS karena aturan perundang-undangannya bilang begitu.
3. Warga yang tadinya tak masuk golongan miskin kemudian berubah miskin karena wabah. Mereka ini tidak sempat terdata oleh Dinsos di DTKS sebelum waktu verifikasi tiba.
4. Warga yang tadinya miskin, kemudian berubah status jadi mampu. Mereka ini tidak terpantau karena verifikasi data DTKS tak bisa dilakukan secara otomatis pada saat itu juga.
5. Ada juga kemungkinan lain termasuk sikap aji mumpung sebagaian dari kita - yang mengaku miskin hanya demi mendapatkan KJP atau bansos lain, sementata verifikasinya juga tidak ketat.
Ketidakakuratan data itu diakui. Tidak ada gunanya mengelak memang faktanya demikian. Tapi bagaimanapun Pemprov DKI Jakarta memilih bersikap konstruktif, dengan mengupayakan perbaikan agar data yang lebih akurat untuk putaran bansos selanjutnya.
Pemprov DKI Jakarta membuat petunjuk teknis pada saat pembagian bansos untuk mitigasi resiko salah sasaran seperti itu. Barang siapa yang merasa tidak mampu tetapi belum mendapatkan bansos, agar mendaftar ke RW, mengisi formulir untuk didaftar dalam bansos putaran berikutnya. Barangsiapa yang merasa mampu tapi mendapatkan bansos, silakan barang dikembalikan ke RT/ RW mengisi berita acara agar untuk putaran berikutnya ia tak lagi mendapat bansos.
Langkah cepat memberikan bansos jauh lebih baik. Ketimbang lambat diberikan, hanya demi menunggu akurasi data. Kini Bansos Pemprov DKI Jakarta periode 2 ditunda dulu untuk verifikasi data agar bantuan lebih tepat sasaran. Disamping itu bansos Pemerintah Pusat juga sudah mulai turun, sehingga penundaan justru merupakan langkah baik agar bansos tidak menumpuk di satu waktu. Ini juga demi jaga-jaga jika PSBB harus diperpanjang lagi, maka Pemprov DKI Jakarta akan masih punya dana untuk memberikan bansos bagi warga terdampak.
Demikianlah ceritanya semoga bisa lebih memahami. Data kesejahteraan sosial bukanlah dibuat secara instant. Ada basis data yang disusun oleh Kementerian Sosial yang diverifikasi secara reguler oleh Pemerintah Daerah. Semoga kita bisa lebih adil menilai. Dan lebih bisa memahami upaya baik pemerintah dalam melayani warganya.
By Tatak Ujiyati
(catatan pagi)
