[PORTAL-ISLAM.ID] Majalah TEMPO edisi terbaru (30 Maret 2020), mengungkap dibalik layar gagalnya upaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk bertindak cepat dan radikal dalam menangani penyebaran wabah corona.
"Eh buset, DKI sejak 18 Maret 2020 sudah minta ke Kepala Gugus Tugas Covid Pak Doni untuk pengurangan mobilitas semaksimal mungkin. Eh malah dijawab Pa Doni supaya DKI gencarkan edukasi masyarakat utk social distancing. Ini demi apa kita buang waktu 11 hari!?" komen @elisa_jkt di akun twitternya, Minggu (29/3), terkait liputan Tempo itu.
Berikut dikutip dari majalah TEMPO:
Pontang-panting Mengunci Kota
Di hadapan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, Anies Baswedan mempresentasikan kajiannya pada Rabu, 18 Maret lalu. Gubernur DKI Jakarta itu memaparkan penanganan wabah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 di Ibu Kota.
Selama sekitar satu jam, Anies, yang didampingi Sekretaris Daerah Saefullah dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti, menjelaskan empat skenario. Dokumen paparan yang diperoleh Tempo menyebutkan empat skenario itu terdiri atas fase pertama, yakni limited crowding; fase 2A, limited mobility; fase 2B, near zero mobility; dan fase 3, zero mobility. “Yang terakhir bukan lockdown, tapi zero mobility,” ujar Doni dalam wawancara khusus dengan Tempo di kantornya pada Kamis, 26 Maret lalu.
Dalam paparan yang berisi 29 slide itu disebutkan bahwa Jakarta perlu menerapkan fase 2B. Pada tahap ini, tak ada mobilitas antarnegara dan diberlakukan pembatasan ketat perpindahan antarkota. Transportasi publik serta kendaraan pribadi pun dibatasi. Restoran dan warung makan hanya dimungkinkan untuk pelayanan pesan-antar atau bawa pulang. Hanya toko pangan dan apotek yang beroperasi penuh. Sekolah ditutup, pekerja kantoran bekerja dari rumah, dan acara yang mengundang keramaian dilarang.
Fase selanjutnya lebih ketat. Seluruh kegiatan mobilitas antarnegara dan antarkota ditiadakan. Transportasi publik berhenti beroperasi dan kendaraan pribadi tak diizinkan melintas. Hanya toko pangan dan apotek yang buka untuk pelayanan pesan-antar. Di bagian kesimpulan, arah kebijakan Jakarta adalah pembatasan sosial serta pergerakan secara drastis dan sangat ketat.
Seusai pemaparan itu, Doni justru menyarankan Anies menggencarkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya social distancing atau jaga jarak. “Saya sampaikan, ‘Pak Gubernur tolong berfokus meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahayanya virus ini’,” katanya.
Menurut Doni, social distancing merupakan langkah terbaik yang bisa dilakukan saat ini. Jika skenario lockdown atau karantina wilayah diterapkan, pemerintah mesti menanggung bukan cuma keperluan dasar seluruh masyarakat, melainkan juga kebutuhan makan hewan peliharaan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. “Kalau ini terjadi, alangkah habis energi kita,” ujarnya.
Setelah bertemu dengan Doni, Anies mengatakan kebijakan daerah akan selaras dengan pusat. “Kami pastikan langkah-langkah yang dilakukan DKI sejalan dengan strategi yang dipimpin Kepala BNPB,” ujar Anies.[]
Eh buset, DKI sejak 18 Maret 2020 sdh minta ke Kepala Gugus Tugas Covid Pak Doni utk pengurangan mobilitas semaks mungkin.— Elisa (@elisa_jkt) March 29, 2020
Eh malah dijawab Pa Doni supaya DKI gencarkan edukasi masy utk social distancing.
Ini demi apa kita buang waktu 11 hari!? 😱 https://t.co/0mV2V0RpPD pic.twitter.com/fpsA6Z1Nw1
