[PORTAL-ISLAM.ID] Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menyebut telah mengevaluasi pertunjukan musik Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019. Pemprov menerima laporan adanya pelanggaran nilai dan norma, sehingga izin DWP tahun depan tak akan diberikan.
"Berdasar temuan pada penyelenggaraan DWP 2019 tersebut, bila penyelenggara nantinya mengajukan izin penyelenggaraan DWP untuk tahun depan, maka tidak akan kami berikan," ucap Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta, Sri Haryati, dalam keterangan pers, Selasa (31/12/2019).
Pemprov telah mendapat temuan ataupun laporan dari masyarakat yang menyebut adanya pelanggaran nilai dan norma. Namun, Sri tidak bisa merinci temuan-temuan Pemprov.
"Kami mendapat temuan dan laporan berupa pelanggaran nilai dan norma terkait kegiatan DWP 2019 yang tidak mungkin kami tampilkan pada publik. Sehingga, kami memanggil pihak penyelenggara untuk memberikan klarifikasi," ucap Sri, yang juga Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Keuangan.
Pemprov DKI sudah mengonfirmasi temuan dengan penyelenggara DWP. Pihak penyelenggara mengakui sehingga bisa dibuat kepastian.
"Dalam pertemuan yang kita lakukan, pihak penyelenggara mengakui keterbatasan kemampuan mereka untuk mengendalikan berbagai jenis pelanggaran nilai dan norma pada DWP 2019," kata Sri.
Sebelumnya, Front Pembela Islam (FPI) mengatakan menemukan benda-benda haram di lokasi DWP. Beberapa barang haram yang diklaim ditemukan oleh FPI adalah kondom sampai minuman keras.
"Minuman keras, kondom, dan beberapa lainnya. Barangnya ada sama kami," ucap Sekretaris Umum FPI Munarman saat dimintai konfirmasi, Kamis (19/12/2019).
Munarman mengaku temuan itu telah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. FPI menyampaikan penolakan terhadap acara DWP kepada Anies.
"FPI bersama para alim ulama sudah bertemu Gubernur DKI, Selasa kemarin, dan sudah menyampaikan bukti-bukti berbagai barang haram yang dijual di dalam area DWP," kata Munarman.
Sumber: detik
