[PORTAL-ISLAM.ID] JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Fahri Hamzah mengomentari kekosongan jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta selepas ditinggal Sandiaga Uno.
Sandiaga Salahudin Uno melepas jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta setelah mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden 2019 - 2024. Namun Sandi yang berpasangan dengan Prabowo Subianto gagal mengalahkan petahana Joko Widodo - Ma`ruf Amin.
Hingga setahun lebih ditinggal oleh Sandi, kursi Wagub DKI belum juga diisi oleh orang lain. Gerindra dan PKS hingga kini masih alot dalam menentukan siapa yang akan menjadi Wagub mendampingi Anies Baswedan.
Tarik ulur ini ikut menarik perhatian Fahri Hamzah. Menurutnya warga DKI Jakarta berhak tahu apa yang terjadi sehingga belum juga muncul sosok Wagub baru untuk warga Jakarta.
“Sebenarnya warga DKI berhak tau apa yg terjadi. Wagub pada dasarnya adalah pilihan rakyat secara terbuka,” katanya melalui twitter resminya, Selasa (31/12/2019) dini hari.
Dia mengatakan kekosongan wakil gubernur tersebut menyebabkan berkurangnya pelayanan dari pemerintah DKI untuk masyarakat. Apalagi negosiasi yang berlangsung lama antarpartai pendukung juga dinilai merugikan rakyat.
“Dan kekosongan yang lama adalah berkurangnya pelayanan. Negosiasi di belakang layar juga dapat dianggap merugikan rakyat. Apalagi jika masalahnya bukan kapasitas tapi isi tas,” cuitnya.
“Mengapa lama betul menunggu wagub DKI? Apa yang terjadi? Hak rakyat untuk dilayani sesuai janji mereka waktu Pilkada akhirnya terhambat...kekosongan jabatan publik yg telah dipilih rakyat adalah kerugian dalam pemenuhan hak-hak warga negara...ada apa?” ujar Fahri.
“Sehari saja pejabat tak hadir maka hak2 rakyat yang terbengkalai juga banyak..apalagi kalau hampir setahun. Jadi, publik harus mengingatkan kepada yang berwenang agar kewajiban mengisi posisi pejabat publik ibukota ini jangan ditunda lagi,” kata mantan Wakil Ketua DPR RI itu.
Penentuan nama wagub DKI kembali mencuat setelah DPD Gerindra DKI Jakarta memperkenalkan A Riza Patria sebagai cawagub baru DKI. Gerindra mengklaim Riza telah direstui oleh PKS. Kesepakatannya masing-masing partai PKS dan Gerindra akan mengajukan satu nama cawagub untuk diproses di DPRD DKI.
Di sisi lain, PKS DKI Jakarta mengaku sudah ada kesepakatan satu nama calon wakil gubernur dari Gerindra. Namun, mereka masih menunggu surat resmi kesepakatan dari DPP Gerindra dan DPP PKS.
"Iya. Begini, suratnya belum sampai ke kita. Nanti kalau suratnya sampai, saya bocorin," ucap Ketua Majelis Syuro DPW PKS DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, saat dihubungi, Kamis (26/12/2019), seperti dilansir detikcom.
Menurutnya, jika telah keluar surat resmi, itu sudah pasti dan tidak berubah. Jadi, sudah pantas diumumkan kepada publik.
Jika telah ada kesepakatan baru antara PKS dan Gerindra, mereka akan mengirimkan surat dua nama baru cawagub kepada Gubernur DKI Jakarta untuk dilanjutkan ke DPRD.
"Kalau nggak Desember, Januari (diumumkan) deh," kata Suhaimi.
Sebenarnya warga DKI berhak tau apa yg terjadi...wagub pada dasarnya adalah pilihan rakyat scr terbuka. Dan kekosongan yg lama adalah berkurangnya pelayanan. Negosiasi di belakang layar juga dapat dianggap merugikan rakyat. Apalagi jika masalahnya bukan kapasitas tapi isi tas.😂 https://t.co/X8h2FhGgKZ— #ArahBaru2019 (@Fahrihamzah) December 30, 2019
Mengapa lama betul menunggu wagub DKI? Apa yang terjadi? Hak rakyat untuk dilayani sesuai janji mereka waktu Pilkada akhirnya terhambat...kekosongan jabatan publik yg telah dipilih rakyat adalah kerugian dalam pemenuhan hak-hak warga negara...ada apa? #ManaWagubDKI ?— #ArahBaru2019 (@Fahrihamzah) December 30, 2019
Sehari saja pejabat tak hadir maka hak2 rakyat yang terbengkalai juga banyak..apalagi kalau hampir setahun. Jadi, publik harus mengingatkan kepada yang berwenang agar kewajiban mengisi posisi pejabat publik ibukota ini jangan ditunda lagi. Sekedar saran dari bawah. #ManaWagubDKI— #ArahBaru2019 (@Fahrihamzah) December 30, 2019
