[PORTAL-ISLAM.ID] KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia telah menunjuk sebuah lembaga internasional untuk melakukan penelitian tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap penduduk Muslim Uighur di Cina.
Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan Institut Internasional Pemikiran dan Peradaban Islam (ISTAC) telah ditugaskan untuk menulis laporan terperinci tentang situasi warga Uighur di provinsi Xinjiang, Cina.
"Malaysia tidak akan secara membabi buta mendukung laporan yang diberikan oleh pemerintah Cina atau secara terbuka mengkritik China," Abdullah mengatakan kepada wartawan menurut surat kabar berbahasa Inggris yang berbasis di Malaysia, New Straits Times, Minggu (29/12/2019).
"Kami ingin memastikan kebenaran di balik masing-masing dan setiap laporan yang kami terima tentang insiden di sana," tambahnya.
Wilayah Xinjiang barat China adalah rumah bagi 10 juta warga Uighur. Kelompok Muslim Turki, yang membentuk sekitar 45% dari populasi Xinjiang, telah lama menuduh pemerintah Cina melakukan diskriminasi budaya, agama dan ekonomi.
Tiongkok dituduh melakukan kebijakan represif terhadap warga Uighur dan menahan hak-hak agama, komersial, dan budaya.
Hingga 1 juta orang, atau sekitar 7% dari populasi Muslim di Xinjiang, telah dipenjara dalam jaringan yang diperluas dari kamp "pendidikan ulang politik", menurut pejabat AS dan peneliti PBB.
Dalam sebuah laporan September lalu, Human Rights Watch menuduh Cina melakukan "kampanye sistematis pelanggaran hak asasi manusia" terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.
China membantah tuduhan itu, mengklaim bahwa warga Uighur dididik di "pusat pelatihan kejuruan".
Sumber: Anadolu
Terimakasih dihaturkan kepada pemerintah Kerajaan Malaysia terkhusus kepada Perdana Menteri Tun @chedetofficial dan Menteri Luar Negeri Malaysia Mr. @saifuddinabd atas upaya membela hak asasi manusia saudara Muslim #Uyghur.— Azzam M Izzulhaq (@AzzamIzzulhaq) December 31, 2019
Bersatu kita berjaya!https://t.co/5B6DOEUpy6
