[PORTAL-ISLAM.ID] SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tampaknya tidak percaya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dibiayai pengundang setiap kunjungan kerja ke luar negeri. Sebab, kata Khofifah, pihaknya menerima surat izin Risma ke luar negeri menggunakan APBD.
“Surat yang masuk (ke Gubernur Jatim) rata-rata APBD. Jadi kalau betul dibiaya dari pengundang, berarti dobel budget (anggaran ganda) atau mungkin suratnya salah ketik,” kata Khofifah, usai acara Rapat Koordinasi Provinsi Jatim Tahun 2019 di Grand City, Jumat (22/11/2019).
Khofifah menjelaskan, ketika ada kepala daerah yang izin keluar negeri, disetiap surat yang dikirim tercantum tujuan dan siapa yang membiayai. Namun Khofifah menegaskan bahwa kunjungan Risma ke luar negeri rata-rata menggunakan APBD bukan dibiayai pengundang.
“Boleh dicek suratnya (izin keluar negeri), karena surat ini sampai ke Kemendagri. Kalau diundang dan dibiaya dari pengundang itu hal biasa. Kalau memang dibiayai (pengundang) saya takut dobel budget,” katanya.
Pernyataan Khofifah bertolak belakang dengan pernyataan Pemkot Surabaya, yang menegaskan bahwa setiap Risma kunjungan ke luar negeri tidak menggunakan APBD, melainkan biaya dari pengundang. Demikian disampaikan Kabag Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara, yang menyatakan agenda kunjungan kerja Wali Kota Surabaya keluar negeri tidak menggunakan APBD.
Bahkan, kata Febri, tak jarang akomodasi Risma ditanggung oleh The United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG Aspac), karena Risma juga menjabat Presiden UCLG Aspac. “Ada pemberitaan yang kurang tepat yang harus pemkot luruskan. Di antaranya, Bu Wali Kota tidak sampai 14 kali ke luar negeri. Selama 2019 hanya ke luar negeri sebanyak sembilan kali. Ada beberapa agenda ke luar negeri yang batal dihadiri Bu Wali Kota,” kata Febri, beberapa waktu lalu, Selasa (19/11/2019).
Selama tahun 2019, Risma berkunjung ke luar negeri selama sembilan kali, yang semua agendanya merupakan undangan bukan kunjungan kerja inisiatif Pemkot Surabaya. Begitu pula dengan biayanya, mayoritas dibiayai pengundang, sehingga lawatan tersebut tidak memberatkan APBD Kota Surabaya.
Contohnya agenda pada 19 Februari 2019 di New York, Amerika Serikat, Risma diundang Presiden Majelis Umum PBB dan Direktur FAO. Biaya ke Amerika Serikat tersebut sepenuhnya ditanggung panitia. Dalam kunjungan itu, Risma menjadi pembicara terkait ketahanan pangan dan program urban farming di Surabaya.
Selain itu, Febri menyebut Risma juga sering ke luar negeri dalam kapasitasnya sebagai Presiden UCLG Aspac. Seperti pada 21-24 Mei 2019 di Yi Wu Tiongkok, 4-7 September di Makati Filipina, 24-25 September di New York dan pada 15-18 Oktober di Cologne, Jerman.
“Kunjungan-kunjungan itu tidak menggunakan APBD Kota Surabaya sama sekali. Semua biaya ditanggung pengundang. Dan yang lebih membanggakan lagi untuk Surabaya, Bu Risma diundang dan memberikan paparan atau sebagai pembicara. Bukan sekadar diundang untuk menghadiri atau hanya ceremonial belaka,” kata Febri.
Sementara itu, dalam waktu dekat Risma kembali akan berangkat Turki. Tujuannya, memenuhi undangan Partai Pembangunan dan Keadilan untuk memperingati Hari Hak Perempuan.
Terkait hal tersebut, Khofifah mengaku sudah menerima surat izin dari mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu. Khofifah mengaku sudah membaca suratnya, dan Risma ke luar negeri menggunakan APBD.
“Sementara saya membaca dari link berita katanya tidak pakai APBD. Makanya saya menyampaikan jangan-jangan (Pemkot Surabaya) salah ketik. Bisa direvisi kalau salah ketik. Kalau tidak salah ketik, saya takut dobel budget,” kata Khofifah.
Sumber: KabarJatim
