Ketidak-adilan Gaji
Jangan anggap remeh kesenjangan gaji PNS di Indonesia. Jakarta misalnya, guru SD di sana bisa membawa pulang 10-15 juta sebulan. Sementara di provinsi lain, ada yg hanya 3-4 juta, atau lebih rendah lagi (setiap provinsi beda2). Apakah mengajar anak2 Jakarta itu lebih penting dibanding anak2 di provinsi lain? Tidak juga. Apakah biaya hidup di Jakarta lebih tinggi? Itu betul. Tapi pengalinya bukan 3 atau 5 kali dari daerah lain. Belum lagi bahas gaji PNS non-guru di Jakarta. Wah, amazing.
Hanya karena Jakarta punya anggaran lebih besar, pendapatan lebih banyak, tidak otomatis begitu logikanya. Karena kita ini masih satu NKRI bukan sih? Semua guru di Indonesia yang PNS, mereka sama2 abdi negara, maka mereka berhak mendapatkan perlakuan yang sama.
Pun kasus serupa pada berbagai kementerian. Kenapa yang satu tunjangannya tinggi, yg satu rendah. Itu selalu dilogikakan dengan: wah kami lebih penting pekerjaannya; kami ini ngurus trilyunan uang, bla-bla-bla. Kamu cuma ngurus ecek-ecek saja. Kami ini beresiko tinggi korupsi milyaran, kamu paling cuma salam tempel. Jadi kami berhak gaji tinggi. Boleh saja sih pakai argumen ini, tapi mbok ya sesekali coba gantian posisi kerja sebentar; mungkin kita baru sadar, ternyata remah rengginang PNS di ujung sana, boleh jadi penting sekali bagi masa depan generasi bangsa ini.
Sudah saatnya ada regulasi batas atas yang mengatur gaji2 semua PNS ini. Lengkap. Komprehensif. Kayak omnibus2 yg lagi rame. Tetap akan ada protes, tapi minimal sudah dibicarakan dgn transparan dan penuh semangat keadilan sosial.
Pun sama dengan gaji2 dirut, komut, direksi, komisaris BUMN. Bos2 BUMN ini digaji 30-50 milyar per tahun. Boleh? Boleh2 saja, gaji itu malah kecil dibanding perusahaan multinasional dunia. Lah, Mourinho saja digaet MU dulu digaji 20 juta dollar setahun, belum bonus2. Dipecat, sekarang pindah tim lain. Bos2 Google, Microsoft, dll, gajinya lebih gila lagi, belum bonus sahamnya.
Tapi mbok ya lihat bawahnya. Berapa besar kesenjangan yang terjadi? Apakah itu BUMN yg ngurusin candi2 tdk kalah penting? Apakah itu BUMN yg ngurusin nun jauh pelosok2 negeri tidak penting? Bandingkan juga dengan karyawan2nya, gaji terendah dgn gaji bos ini berapa kali. Kalau pengalinya sampai puluhan atau ratusan, silahkan simpulkan sendiri.
Belum lagi fakta, Indonesia itu negara berkembang. Kita ini bukan Singapore, Amerika, Jepang dll. Penghasilan rakyat jelata cuma berapa, eh bos BUMN 10.000 kali dibanding mereka.
Dan jangan lupakan, di sana mah BUMN gaji tinggi, mereka ekspansi ke luar negeri, dll, dll. Di sini BUMN ini cuma netek sama subsidi pemerintah, untung karena perlindungan pemerintah dll. Bank BUMN misalnya, SBI bunganya 5% (misal), tabungan rakyat cuma 2% (misal), selisih dari sana saja sudah trilyunan bos. PLN, Pertamina, itu untung karena talangan subsidi pemerintah. Sekali pemerintah tdk mau lagi subsidi, disuruh cari akal pokoknya harga murah, cari sendiri talangan subsidinya, jerit2 mereka. Jadi enak saja jadi BUMN, bodo amat soal efisiensi, bodo amat jika kredit UMK susah. Gaji bos BUMN itu tdk bisa dikorelasikan dengan aset, atau keuntungan. Mereka itu bukan perusahaan milik pribadi, mereka itu milik rakyat. Buat apa PLN untung 10 trilyun? Atau Pertamina untung puluhan trilyun. Balikin saja semua ke rakyat untungnya, lewat harga lebih murah dll. Kalau cuma mau untung saja, ayo buka kompetisinya. Biarkan pesaing LN masuk 100% dibuka. Seru malah.
Mendesak ada yang mau memikirkan regulasi secara komprehensif ttg gaji2 ini. Mulai dari kesenjangan di PNS, di BUMN, dll. Diatur batas atasnya. Secara terbuka, transparan. Bukan cuma didiskusikan di kantor2 elit ber AC kalian.
Karena ingatlah, negara kita ini masih punya Pancasila nggak sih? Tertulis di sila ke-5, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tapi repot memang jika urusan rakyat banyak, iuran rakyat, pajak rakyat, pengorbanan rakyat, eh dia koar2, "Saya Pancasila", tapi kalau urusan perut masing2, elit penguasa eh, diem2 bae.
Tolong pikirkanlah, dan kongkrit. Jangan malah bersilat lidah oh itu cuma beda tunjangan, bonus dll. Sekali ngomong gaji, yg dimaksud jelas saja, berapa yg dibawa pulang. Kan sekarang itu ada 38 Menteri/setara menteri, 12 Wakil Menteri, 14 staf khusus. Ini sudah mirip Kabinet Dwikora 100 menteri loh. Masa' mikirin konsep keadilan gaji PNS, BUMN dll saja tidak bisa.
23 Nov 2019
(By Tere Liye)
