[PORTAL-ISLAM.ID] Menepuk Air Di Dulang, Terpercik Muka Sendiri
Pepatah ini nampaknya tepat untuk buzzer satu ini. Lihat gambar. Mencuit dengan kata-kata nyinyir, maksudnya untuk menjatuhkan. Tapi ternyata salah data. Alih-alih membuat malu gubernur Jakarta 2017 dan Bekasi.
Orang kayak gini masuk kategori apa ya? Memang tukang fitnah atau hanya sekedar dodol? Yang jelas ia sudah berprasangka buruk. Kasihan sebenarnya.
"APBD terserap, sampai defisit tapi kondisi kota kayak gini. Ini sekitaran Tanah Abang," begitu cuitannya.
Tapi kemudian segera dikoreksi oleh netizen lain bahwa PKL Tanah Abang yang berantakan adalah foto tahun 2017 (era Ahok), dan kali dengan sampah menggunung adalah di Bekasi.
Dan framing APBD terserap sampai defisit itu sebenarnya tidak tepat juga. Pendapatan Pemprov DKI memang tak sesuai target, tapi itu bisa dikendalikan dengan mengurangi pengeluaran yang tak prioritas. Jangan dibayangkan seperti besar pasak daripada tiang, yang mana pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan. Tidak demikian. Situasi keuangan Pemprov DKI tetap aman.
Lagipula jika dibaca lebih jauh, berkurangnya pendapatan Pemprov DKI ini memang tak lepas dari melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rencana penganggaran 2020 situasi ini juga menjadi pertimbangan. Sekda DKI sebagaimana dikutip media Poskota News mengatakan, pemangkasan dilakukan lantaran dana bagi hasil tidak dikucurkan pemerintah pusat.
“Revisi KUA-PPAS itu karena dana bagi hasil pemerintah pusat ke Pemprov DKI sebesar Rp6 triliun tidak disetorkan. Artinya pemerintah pusat memiliki utang kepada DKI senilai Rp 6 triliun,” katanya.
Badan Pusat Statistik mencatat periode Januari-Agustus 2019 secara kumulatif, neraca perdagangan nasional masih defisit sebesar 1,81 miliar US Dollar atau setara Rp 2,5 triliun. Besaran defisit tersebut membengkak sebesar 10,51 miliar Dolar AS atau setara Rp 14,7 triliun sepanjang 2018-Agustus 2019.
Sedangkan posisi utang pemerintah hingga Mei 2019 totalnya Rp 4.571,89 triliun. Hal tersebut pernah diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani, dimana pemerintah berkewajiban membayar bunga utang Rp 127 triliun.
Yang atas itu saya cuma sekedar mencuplik berita Poskota News ya karena saya juga bukan ekonom.
Judul beritanya memang serem, "Pembangunan DKI Terancam Berantakan". Tapi jika dibaca betul isinya, kita akan tahu bahwa penyebabnya lebih pada melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Bukan pada tata pemerintahan DKI. Jadi tak hanya DKI Jakarta, semua daerah di Indonesia patut khawatir pembangunan daerahnya akan berantakan. Karena melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional.
Nampaknya kita juga harus siap-siap nih. Mengencangkan ikat pinggang kita.
By Tatak Ujiyati
(Catatan pagi)
