[PORTAL-ISLAM.ID] Penegasan Menkeu bahwa pemerintah tak menganggarkan dana khusus untuk pembangunan ibu kota baru dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 membuat Budi Setyarso, seorang jurnalis senior, bingung. Lebih-lebih, menurutnya, pemindahan ibu kota ini tak masuk dalam janji kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin dalam pilpres yang baru saja usai.
Kebingungan Budi Setyarso yang dikenal luas sebagai pemimpin redaksi Koran TEMPO ini dituangkannya lewat cuitan di media sosial twitter, Rabu, 28 Agustus 2019.
Rencana pemindahan ibukota ini unik.— Budi Setyarso (@BudiSetyarso) August 27, 2019
1. Tidak ada di janji kampanye Jkw-MA.
2. Akan dimulai tahun dpn, tp belum ada anggarannya di RAPBN 2020.
"Rencana pemindahan ibukota ini unik.
1. Tidak ada di janji kampanye Jkw-MA.
2. Akan dimulai tahun dpn, tp belum ada anggarannya di RAPBN 2020," cuitnya.
Kebingungan Budi Setyarso ini ditanggapi warganet yang mencoba menganalisis alasan di balik pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
"Keliru om,
1. Memang tdk ada di janji kampanye utk rakyat tapi janjinya kpd tuan2 aseng.
2. Anggarannya memang tdk ada dlm RAPBN sini tapi sudah dianggarkan di negeri tiongkok.
3. Kita jangan polos2 amat lah jadi rakyat. 😀," cuit @summa_isme.
"Tidak ada di janji kampanye JkwMA kepada rakyat, Tapi ada Janji kepada .......," tulis @ahimawanpa.
"Positif thinking saja, mungkin ini janji kepada investor," tulis @ariyantooo.
"Bapak Presiden menyampaikan bahwa pembangunan ibu kota baru sebagian besar dilakukan tanpa APBN. Kegiatan yg dilakukan tanpa APBN bisa dilakukan sesuai program pemimpinnya entah presiden, gubernur atau bupati. Bener ya!," sahut jurnalis senior @Margijanto.
"Konon salah satu pejabat yang mengikuti rapat ini berkomentar. Mau mindahin Ibukota kok dasarnya 10 slide itu juga dah kepotong slide pertama gambar, slide terakhir terimakasih," cuit @GTaufik.
"Yg mendesak jatuh tempo bond APG?," tanya @nephilaxmus.
Seperti diketahui, Jokowi telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota kota negara ke Kalimantan Timur. Pemindahan ini disebut-sebut memakan biaya 500 Triliun namu, dijelaskan kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, hanya 20%nya saja yang menggunakan dana APBN.
"Kebutuhan investasi (ibu kota baru) selama lima tahun ke depan mencapai Rp500 triliun, di mana peran APBN Rp93 triliun. Itu pun tidak murni ambil sumber penerimaan APBN dari pajak, tapi dari kerja sama aset," ucap Bambang.
Pemerintah juga berencana menyewakan sejumlah aset di DKI Jakarta. Kemudian, hasil dari kerja sama itu akan digunakan untuk membangun ibu kota baru.
