[PORTAL-ISLAM.ID] Tiongkok - Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Tiongkok Imron Rosyadi Hamid menjelaskan, persoalan di Xinjiang yang melibatkan Muslim Uighur tidak bisa dikaitkan dengan kebijakan anti-Islam. Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah China adalah untuk mencegah gerakan separatisme.
“Sehingga jika pun ada dugaan terjadinya tindakan pelanggaran HAM di sana tetap harus ditempatkan pada persoalan cara penanganan separatisme yang kurang tepat, bukan pada kesimpulan bahwa pemerintah China anti-Islam,” kata Imron saat dimintai keterangan NU Online, Selasa (18/12/2018).
Indonesia, lanjut Imron, juga memiliki sejarah kelam dalam hal penanganan gerakan separatisme seperti di Aceh dengan kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM). Namun demikian, dunia internasional tetap memandang persoalan tersebut sebagai masalah dalam negeri Indonesia.
Imron menegaskan, konstitusi China menjamin kebebasan beragama, termasuk Islam. Bagi Imron, kehidupan Muslim di China, di luar Xinjiang, berjalan baik. Bahkan pemerintah China membangun fasilitas bagi kepentingan Muslim seperti Hui Culture Park senilai 3,7 miliar dolar Amerika Serikat (51 triliun rupiah).
“Ketua Umum PBNU dan kalangannya NU juga pernah mengunjungi berbagai situs keislaman di China termasuk pesantren atau madrasah,” ujarnya.
“Dalam Rencana Aksi Nasional China berkait pelaksanaan HAM tahun 2016-2020 terdapat juga paragraf tentang perbaikan pelayanan haji,” lanjutunya.
Ia menilai, kebijakan luar negeri Indonesia sejak era Presiden Gus Dur hingga Presiden Jokowi menempatkan China sebagai mitra penting dan strategis.
Sumber: NU Online
***
Mungkin video ini bisa membuka hati kita semua umat Islam atas penderitaan saudara-saudara kita se-aqidah muslim Uighur...
Sekarang yg lebih dibutuhkan doa dan bantuan dulu buat orang tua adik ini— Arie untung (@ArieKuntung) 21 Desember 2018
Semoga para penggiat ham di sosmed ini ikut membantu bersuara pic.twitter.com/QudIL20R3j
