[PORTAL-ISLAM.ID] JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mempersilakan aksi reuni 212 yang bakal digelar di Monas, Jakarta Pusat, Minggu 2 Desember 2018, jika untuk ajang silaturahmni. Karena, silaturahmi merupakan perintah agama.
Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas mengatakan, pihaknya tidak melarang aksi reuni 212 jika untuk ukhuwah islamiyah. Tentu, kata dia, itu merupakan hal yang baik.
"Kalau kegiatan itu dimaksudkan sebagai ajang silaturahim, silakan saja. Toh itu bagian dari upaya mempererat persaudaraan di antara sesama umat Islam (ukhuwah islamiyah). Karena silaturahim (mempererat tali persaudaraan) adalah perintah agama," kata Robikin dalam keterangan tertulis kepada SINDOnews, Kamis (29/11/2018).
Meski begitu, dia berpesan, agar aksi reuni 212 itu dilakukan dengan tetap menjujung tinggi adab dan tata cara bersilaturahim. Oleh karena itu, dia mengimbau, agar peserta aksi menjaga ucapan dan tindakan.
"Jaga ketertiban dan jangan mengungkapkan kalimat yang dapat dimaknai sebagai ujaran kebencian, serta jangan ada adu domba," pungas Robikin.
Selain itu, kata dia, upaya memperkokoh ukhuwah islamiyah tidak boleh diciderai dengan melakukn tindakan-tindakan yang berpotensi merusak harmoni sosial sebagai sesama warga negara (ukhuwah wathaniyah) maupun warga dunia sebagai sesama anak manusia (ukhuwah insaniyah).
"Jangan sampai niat baik mempererat silaturahim, meningkatkan ukhuwah islamiyah dalam forum Reuni 212 justru merusak ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah. Tiga matra persaudaraan (ukhuwah) tersebut harus berada dalam satu tarikan nafas. Tidak boleh dipilah dan hanya diambil salah satunya," paparnya.
Yang juga penting, kata dia, dalam Reuni 212 juga jangan terjadi politisasi agama. Dalam bingkai NKRI, mari jadikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi.
"Mari jadikan agama untuk pemuliaan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk meningkatkan etos kerja dan daya saing kita sebagai bangsa serta mempertinggi peradaban dunia. Bukan menempatkan agama sebagai alat meraih suara dalam politik elektoral," tegas Robikin. (Sindonews)
