[PORTAL-ISLAM.ID] Harian asal Inggris, The Guardian mengungkap sebuah berita mencengangkan terkait "pabrik" akun twitter palsu untuk menaikkan popularitas Ahok, sekaligus membendung serangan anti Ahok.
Dalam tulisannya, jurnalis The Guardian, Kate Lamb menyebut seorang buzzer bernama Alex, nama samaran, memiliki beberapa tugas. Tugas pertamanya dulu adalah membendung gelombang anti-Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 di media sosial. Ia pun tak sungkan blak-blakan bercerita tentang pekerjaannya ini.
"Saya diminta membuat masing-masing lima akun Facebook dan Twitter, serta satu akun Instagram palsu. Ini bukan untuk senang-senang, ini 'perang' untuk menyerang lawan-lawan politik," kata dia, seperti dikutip The Guardian, Senin, 23 Juli 2018.
Alex juga mengungkapkan pekerjaan yang dilakoninya selama ini membuatnya jijik.
"Kadang-kadang, saya merasa jijik dengan diri saya sendiri,” tutur dia.
Benar saja, Alex menjadi bagian dari sekitar 20 orang buzzer atau pasukan rahasia dunia maya yang bertugas menyebar pesan melalui akun media sosial palsu untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Petahana, Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, untuk dipilih kembali.
Alex, yang menggunakan foto perempuan cantik sebagai display picture media sosialnya, mengaku dibayar sekitar US$280 (sekitar Rp4 juta) per bulan, dan diduga bekerja di sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka masing-masing diberitahu untuk mengirim 60 hingga 120 berita sehari di akun Twitter palsu mereka, dan beberapa kali setiap hari di Facebook.
"Mereka mengatakan kepada saya dan yang lainnya untuk merahasiakan pekerjaan ini. Mereka juga bilang kalau ini 'waktunya berperang', dan kami harus menjaga medan perang," tegas Alex.
Saat itu, Alex harus perang kata-kata di media sosial melawan buzzer milik Agus Harimurti Yudhoyono serta Anies Rasyid Baswedan.
Ia juga mengakui kalau perang tersebut menjurus ke arah SARA. Puncaknya, ketika terjadi demonstrasi besar-besaran massa yang mengatasnamakan Islam yang menyerukan Ahok untuk dipenjara karena dinilai menistakan Islam untuk kepentingan politik. [*]
