[PORTAL-ISLAM.ID] Partai Gerindra mengkritik keras pemerintah yang bakal melantik Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Menurut Gerindra, ada niat curang yang terlihat dari penunjukan tersebut.
"Niat curangnya kelihatan jelas. Seharusnya Mendagri merekomendasikan pejabat sementara Gubernur Jawa Barat kepada presiden adalah yang berasal dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan bukan yang berasal dari kepolisian mengingat salah satu calon berasal dari kepolisian, yaitu mantan Kapolda Jabar Anton Charliyan," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono kepada detikcom, Minggu (17/6/2018).
"Cuma karena si calon tersebut didukung partai yang sama dengan Mendagrinya ya yang direkomensasikan malah yang berasal dari petinggi kepolisian," sambungnya.
Selain itu, Ferry menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memberi pertimbangan yang mendorong netralitas di pilkada. Menurutnya ada niat mau menang dengan segala cara dalam pilkada ini.
"Presidennya juga tidak memberi pertimbangan yang mendorong supaya netralitas pilkada lebih terjamin, malah mengiyakan. Suasana masih lebaran udah niat mau menang dengan segala cara," ucap Ferry.
Ia mengatakan hal ini penting untuk disikapi. Ia mengatakan jangan sampai masalah ini merusak demokrasi.
"Masalah ini penting untuk disikapi karena kita mau berkompetisi dengan sebaik baiknya dan menang secara terhormat. Saya meminta semua pihak memahami masalah ini jangan sampai merusak demokrasi," ujarnya.
Link: https://news.detik.com/berita/d-4071817/komjen-iriawan-pj-gubernur-gerindra-niat-curangnya-kelihatan
***
Sebelumnya, kabar pelantikan Komjen Pol M Iriawan tersebut dibenarkan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono. Iriawan, yang saat ini menjabat Sestama Lemhanas, akan dilantik sebagai Pj Gubernur Jabar di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, hari ini, Senin (18/6/2018).
Sebelumnya, saat munculnya wacana Plt Gubernur Jabar dari Polri, publik bereaksi keras dan menentang karena dianggap menimbulkan kerawanan kecurangan Pilgub Jabar, karena salah satu peserta Pilgub Jabar ada yang berasal dari Polri.
Akhirnya, setelah publik rame memprotes, pemerintah pun membatalkan.
[23 Feb 2018]
Wiranto Batalkan Usulan Polisi Jadi Pj Gubernur, Kapolri Sependapat
Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku sependapat dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto tentang pembatalan usulan soal anggota Polri menjadi Penjabat (Pj) Gubernur. Tito mengatakan keterlibatan Polri dalam pemerintahan memang sensitif.
"Waktu itu rapat dengan Pak Wiranto, dan saya sependapat. (Keputusan) Kita dari kepolisian juga sama, tidak menugaskan anggota kita yang Polri. Nanti daripada sensitif," kata Tito di Pelabuhan Sekupang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (23/2/2018).
Tito mengatakan situasi saat ini rawan dipolitisasi sehingga dia dan Wiranto sepakat mengambil langkah pembatalan usulan.
"Di situasi politik ini, rawan politik ya. Oleh karena itu kita sudah sepakati bersama untuk tidak ada Plt yang dimaksud di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Jadi sudah dilakukan koordinasi dan saya setuju," ujar Tito.
