[PORTAL-ISLAM.ID] Tragedi kemanusiaan yang dialami etnis minoritas muslim Rohingya di Myanmar memancing netizen atau warganet membuat petisi yang ditujukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Presiden RI Joko Widodo. Warganet bernama Budi Akbar, SHI memelopori petisi melalui laman change.org untuk mencabut novel perdamaian Aung San Suu Kyi menyusul konflik kemanusiaan ini.
Petisi ini sudah mendapat dukungan 25 ribu lebih sampai pada pukul 17.00 WIB, Jumat (1/9/2017).
"Saya ajak Anda semua untuk melepaskan sebentar pikiran kita dari kemelut sosial-politik domestik Indonesia yang makin semrawut ini," tulis Budi dalam laman change.org.
Dalam petisi itu, Budi juga mengunggah tulisan berjudul “Myanmar: Negara Fasis yang Bertekad Membasmi Muslim Rohingya" yang memuat alasan bagi PBB untuk mencabut Nobel Perdamaian yang diraih Su Kyi pada 1991. Alasannya yakni dulu, pemimpin gerakan demokrasi, Aung San Suu Kyi, pernah berjanji kalau berkuasa, dia akan menghentikan pengejaran terhadap warga Rohingya.
“Ternyata, begitu dia berkuasa setelah partainya menang mutlak dalam pemilihan umum 2015, Suu Kyi tidak menghiraukan ethnic cleansing (pembersihan etnis) yang dilakukan oleh militer, polisi, dan kaum ekstremis dan teroris Budha di negara itu," kata Budi, dalam tulisannya.
Bahkan, Suu Kyi, yang dikenal selama ini sebagai pejuang demokrasi dan hak asasi manusia, menolak untuk menyebut penindasan dan pengejaran serta perlakuan sadis lainnya terhadap warga Rohingya sebagai pembersihan etnis. Dia mengatakan istilah itu terlalu keras.
Padahal, fakta yang tampak di lapangan adalah tindakan yang ingin membasmi kaum Rohinngya. Suu Kui juga justru membela militer ketika mesin perang Myanmar ini diarahkan ke warga Rohingya yang tak bersenjata.
“Pemimpin yang mendapat Hadiah Nobel Perdamaian ini mengambil sikap tutup mata terhadap tindakan militernya yang menembaki warga Rohingya yang sedang melarikan diri dari kejaran tentara. Yang ditembaki oleh militer itu adalah pengungsi wanita dan anak-anak,” kata Budi.
Menurut Budi, Suu Kyi memiliki kekuasaan besar. Partainya, Liga Nasional Demokrasi (NLD), menduduki 65 persen kursi parlemen.
Meskipun menurut konstitusi negara itu dia tidak bisa menjadi presiden, tetapi Suu Kyi punya kewenangan memilih presiden. Artinya, dia merupakan pemegang kekuasaan de-facto.
Selain kepada PBB, petisi ini juga ditujukan kepada Presiden Joko Widodo yang merupakan kepala negara berpenduduk Muslim terbesar dunia. Pemerintah Indonesia didesak untuk mengusir Dubes Myanmar dan memutus hubungan diplomatik.
"Pemerintah Indonesia, melalui presiden mesti usir dubes Myanmar dari Indonesia dan putuskan hubungan diplomatik sebagai bentuk kecaman dan protes," tulis petisi.
Berikut link petisi:
https://www.change.org/p/perserikatan-bangsa-bangsa-cabut-nobel-perdamaian-aung-san-su-kyi
