[PORTAL-ISLAM.ID] Program pendidikan penguatan karakter (PPK) yang dicanangkan Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendy, ternyata merupakan keinginan dari Presiden Joko Widodo. Hal itu terungkap dalam rapat di Komisi X DPR pekan lalu Selasa, 13 Juni 2017.
Muhadjir menerangkan bahwa program PPK bagian dari visi misi Presiden Jokowi dalam rangka penguatan karakter. Sebab, dalam Nawacita, untuk pendidikan karaktet porsinya 70 persen di sekolah dasar sampai menengah.
"Ini kebijakan presiden bagian dari program penguatan karakter," tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2017. Meskipun bukan idenya, sebagai pembantu presiden, maka dirinya punya kewajiban untuk mengimplementasikan apa yang menjadi visi misi presiden selaku bos nya.
"Ini bukan mau saya. Mau saya, saya sebagai pembantu presiden harus betul-betul bisa melaksanakan apa yang menjadi visi misi presiden," tambahnya.
Pernyataan itu katanya sama sekali tidak bermaksud untuk membawa-bawa nama Jokowi.
"Bukan saya berlindung di Bapak Presiden. Kalau memang ada kesalahan saya pertanggungjawabkan sebagai Menteri Pendidikan yang membantu beliau. Segala konsekuensi, Insya Allah saya orang yang tidak lari dari tanggung jawab," tegas Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.
Untuk itu, dia meminta semua pihak khususnya Komisi X DPR untuk mempelajari terlebih dahulu program yang dikeluarkannya itu. Bila ada yang belum dipahami atau perlu diubah, pasti akan didiskusikan lebih lanjut.
"Kita akan lihat demi kemajuan bangsa. Target kita kita ingin ubah siapkan generasi yang memiliki kompetensi abad 21 yang memiliki karakter kuat," pungkasnya.
Sumber: JawaPos
Anehnya, dalam artikel yang berjudul "Jokowi Batalkan Program Sekolah 8 Jam Sehari", Kompas memberi kesan bahwa usulan tersebut merupakan usulan Muhadjir Effendy. Maka ketika Jokowi membatalkan wacana tersebut, seolah Jokowi menyalahkan menterinya sendiri, padahal kebijakan LHS tersebut atas izinnya.
Kita mendengar aspirasi masyarakat. Model pendidikan di negara kita akan dikaji lebih dalam demi masa depan anak2 kita -Jkw— Joko Widodo (@jokowi) June 19, 2017
Menanggapi cuitan Jokowi, beberapa netizen pun bercuit.
Hari ini kita melihat Presiden @jokowi permalukan Menterinya seolah jd org yg salah, padahal kebijakan LHS itu atas izinnya. #HancurNegara— Ferry Koto (@ferrykoto) June 19, 2017
Barusan di TV, Pak Muhajir bilanh, FDS adalah gagasan Presiden. Kira2 @kompascom mau meralat gak ya. pic.twitter.com/Vx3jAqMm9O— MUSTOFA NAHRAWARDAYA (@NetizenTofa) June 19, 2017
— Ayah Tangguh (@amarBlenk) June 19, 2017
Zaman presidennya siapa yg menghilangkan pendidikan moral pancasila? Jangan cuman ngomong saya pancasila, tapi mencekik rakyat#TDL— Setarbak_Koffi (@vertikality) June 19, 2017
Ga usah sering² korbanin pion lahh,kasian bulan puasa— midun (@frzn_aps) June 19, 2017
stop eksperimen kekuasaan pake rupa rupa label kayak yg brilian spektakuler didunia pendidikan.— IG kolexihapix (@nenasibaikhati) June 19, 2017
Aneh klo siswa dipaksa naik kelas padahal tdk pernh masuk bljar..indonesia aneh semnjak pak presiden mnjabat— FORZA (@Awink_Jeka01) June 19, 2017
